Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 1-20 of 379
-
AKIBAT HUKUM ADANYA PHK ATAS DASAR MOGOK KERJA TERHADAP PARA PEKERJA DENGAN STATUS PKWT DI BAGIAN PRODUKSI DI PT. ASI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)Pengaturan mengenai PHK dalam UU 13/2003 berfungsi untuk melindungi para pekerja dan mencegah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ... -
Akibat hukum bagi suami pelaku penelantaran dan kekerasan terhadap istri dan anak menurut peraturan perundangan di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-26)Penelitian ini membahas kasus kekerasan dan penelantaran yang terjadi di lingkungan rumah tangga oleh suami terhadap istri dan anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pengolahan ... -
Akibat hukum penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemi ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-10-16)Penelitian ini membahas mengenai kasus penimbunan alat kesehatan yang terjadi semasa pandemi COVID-19. Tindakan penimbunan alat kesehatan semasa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai kartel yang terhubung dengan ... -
Akibat Hukum Perjanjian Antara Produsen dan Distributor atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Mutu Kesehatan
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-01-26)Kasus beredarnya pembalut dan pantyliner yang beredar dipasar bebas yang mengandung klorin membuktikan bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen akibat perbuatan pelaku usaha. Klorin merupakan bahan berbahaya ... -
AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-26)Jaminan kesehatan nasional yang berganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi dua yakni: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS merupakan ... -
AKIBAT KETIDAKABSAHAN AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN MENURUT PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-29)Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hokum perkawinan. Salah satu hal yang diatur dalam UUP adalah mengenai perjanjian kawin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 UUP yang ... -
ANALISA DISPARITAS PUTUSAN KPPU NO. 24/KPPU-I/2009 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST TENTANG KARTEL OLEH PERUSAHAAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-04)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus Putusan KPPU no. 24/KPPU-I/2009 yang kontradiksi dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 03/KPPU/PN.JKT.PST mengenai kartel produsen minyak goreng ... -
Analisa hukum penerapan pajak terhadap transaksi online (e-commerce)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan perpajakan dalam transaksi E-Commerce yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga mengupas secara khusus aturan yang dapat dikenakan kepada para pelaku usaha ... -
Analisa kasus permintaan kekayaan yayasan oleh Alm. Yan Suatman
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-19)Yayasan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Yayasan mempunyai tujuan di bidang sosial sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU 16 tahun 2001 yang disempurnakan dalam UU 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan sama seperti ... -
ANALISA KETENTUAN SANKSI PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF YANG DITERAPKAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Anak adalah suatu anugrah terbesar untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa ini. Namun akhir-akhir ini banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menyebabkan hak-hak anak dirampas dan tidak dapat menikmati ... -
ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN PRIORITAS MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 2O TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-18)Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan ... -
Analisa pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan Zemvine Skin Care ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-10-08)Penelitian ini menganalisa tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen akibat klinik kecantikan Zemvine Skin Care. Pelaku usaha yang melakukan tipu daya terhadap konsumen dengan mengaku-ngaku berprofesi sebagai ... -
ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELAKU BODY SHAMING MELALUI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-08)Behavior or acts of body shaming or physical insults today are rife in social media due to the rapid development of technology and information. This happens because of the ignorance of the public regarding the criminal ... -
ANALISA TENTANG GUGATAN PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN DI PTUN JAKARTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2015-09-18)Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan eksistensinya. Kebutuhan manusia akan seks dan regenerasi telah dilembagakan dalam lembaga perkawinan oleh masyarakat di mana segala sesuatu terbingkai oleh norma, ... -
Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)BUMN merupakan bentuk pemerintah untuk turut serta secara langsung memajukan perkonomian negara, mewujdukan kesejahteraan yang merata sesuai dengan amanat dalam Pembukaan alinea ke-4 UUD’45. Begitu besar peran serta ... -
ANALISIS BEBERAPA PASAL KRITIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SUATU STUDI HUKUM KRITIS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2010-08-02)Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dikeluarkan dalam rangka penyusunan rencana pemerintah ingin memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ... -
ANALISIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TRADISI ADAT PETEKAN DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-05)Adat Petekan in Ngadas village, Malang Regency is customary about a virginity test for every woman there, the debate finds that women who are pregnant or not virgins will receive social sanctions. While in Law No. 39 of ... -
Analisis harta bersama sebagai pembayaran utang terkait perkawinan yang sah tanpa perjanjian kawin
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-02-11)Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis namun selain menyatukan 2 (dua) orang yang berbeda perkawinan juga menimbulkan akibat ... -
ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-09-17)LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Where this is a matter that is still taboo in Indonesia. There has been no Law that regulates LGBT in Indonesia, but the Regional Regulation of Musi Banyuasin Regency ... -
ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-05-13)Electronic informationis a legal evidence in criminal code procedure based on article 5 act of ITE.According to the theory on criminal procedure of evidence law, the validity of electronic information should have come from ...