Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 155-174 of 379
-
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The Madrid Protocol for the International ... -
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ... -
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the bribe ... -
JUDEX FACTI KASUS VIDEO PORNO ARIEL PETERPAN DIKAITKAN DENGAN PASAL. 56 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-22)Perkembangan globalisasi membawa dampak terhadap kemajuan dibidang teknologi dan informasi yang begitu cepat dan luas. Kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi dan informasi memiliki pengaruh dan peranan yang ... -
Kajian Hukum Terhadap Jaminan Perorangan (Guarantor) Dalam Kedudukan Sebagai Pemegang Saham PT. ABC”.
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-01-01)Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh Debitur atau pihak ketiga kepada Kreditur, untuk menjamin pelunasan utang Debitur. Definisi tentang jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ternyata ... -
KARAKTERISTIK KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL ANTARA PT. WASKITA KARYA (PERSERO), PT. RIMBA AYU KENCANA DAN PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-28) -
KARAKTERISTIK SAHAM YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-05)Materi pokok penelitian Karakteristik Saham Yang Dapat Digunakan Sebagai Jaminan Kredit, dengan rumusan masalah Apakah karakteristik saham yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit dan Bagaimana proses eksekusi saham ... -
KASUS PEDHOFILIA DI KOTA DENPASAR BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-12)Son is the gliding arc of the arrow, he would take off as fast as lightning when the archers know where the location shooting of eternity, fly an arrow with joy right or just be an arc hancur.Keadaan children in Indonesia ... -
KASUS PEMBERITAAN DAN KARIKATUR CAPRES JOKO WIDODO BONEKA DIANALISIS DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-01)Pemilihan Kepala Negara atau Presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak datang dua kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memilih kepala negara ... -
Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Obyek Komoditi Perdagangan Di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-01-16)Cyrptocurrency adalah mata digital dalam transaksi elektronik yang menggunkan teknologi blockchain, diantaranya adalah bitcoin. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi, yakni tidak diawasi oleh bank sentral atau otoritas ... -
KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Sengketa tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Terjadinya sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena masih banyaknya tanah di Indonesia dengan bukti kepemilikan ... -
KEABSAHAN JUAL BELI RUMAH SUSUN MELALUI PPJB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-08)Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat. Pembangunan rumah susun dapat mengurangi ... -
KEABSAHAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1572 K/PDT/2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-05)Based-on pacta sunt servanda principle, international business contract stands as private rule of law, which regulate the covenant between interstates parties. By choice of law principle as in international private law, ... -
KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-07)Work relations are usually known by only two parties, namely the employer and the worker, but there is an outsourcing employment relationship that involves a third-party in a work relationship, the outsourcing company. ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MEREK YANG DILAKSANAKAN DITAHANAN KEPOLISIAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-01)Contract is one of the most important instruments in commerce area. Contract as a form of agreement between two parties or among parties, will have the strong law force if it is made legitimately according to the rules ... -
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ... -
KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TELECONFERENCE DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-02-29)Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, memiliki organ-organ yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu ... -
Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Watudambo Provinsi Sulawesi Utara
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-27)Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib terhadap negara yang mana diberikan oleh wajib pajak yang berupa orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berlandaskan undang-undang yang berlaku, dengan tidak menerima ... -
KEDUDUKAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG – UNDANGAN TERHADAP PRODUK PERBANKAN
(2017-01-05)Banking position in financial traffic gives importance to the economic development of a country, so important that the smoothness of the activity of financial traffic determines the economic resilience of a country that ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN DAN UPAH BURUH DALAM PERISTIWA KEPAILITAN (ANALISA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-02)Peristiwa Kepailitan pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari dinamika hubungan keperdataan yang berfungsi sebagai jalan keluar manakala Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan sudah tidak mampu ...