Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 179-198 of 379
-
KEKUATAN HUKUM PPJB DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS: APARTEMEN DJAKARTA QUESS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman mendorong mengingkatnya kegiatan jual beli perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dimana satu-satunya ... -
Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan eksistensinya. Kebutuhan manusia akan seks dan regenerasi telah dilembagakan dalam lembaga perkawinan oleh masyarakat di mana segala sesuatu terbingkai oleh norma, ... -
KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENGAJUAN BERKAS PERKARA MENURUT KUHAP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-11-12)Penelitian ini membahas tentang Berkas Perkara Nomor : 14/VII /2014/Ditresnarkoba yang mengalami pengembalian secara berulang dari pihak Kejaksaan ke Kepolisian dan sebaliknya karena belum terpenuhinya syarat formal dan ... -
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI STATUS DAN HAK DOSEN TETAP YANG BEKERJA DI PTS
(Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013-10-30)Dewasa ini, polemik yang terjadi adalah adanya ketidakjelasan mengenai status serta hak dan kewajiban dosen yang bekerja di PTS, baik sebagai dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Menurut peraturan perusahaan di suatu PTS, ... -
KEPASTIAN HUKUM USAHA JASA GADAI SWASTA DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-22)Pawn Business is a business of lending and borrowing based on pawn law. Pawn authorization occurs because of the pawn contract and property levering which is the object of pawn from the debtor to creditor. Creditor/pandmener ... -
Ketahanan masyarakat hukum adat dalam era new normal menjadi fondasi ketahanan negara
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-01) -
Ketahanan masyarakat hukum adat dalam era new normal menjadi fondasi ketahanan negara
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-07-31)Recently the term 'new normal' has become very popular in Indonesia. The Ministry of Health (Kemenkes) has published a complete guide to the implementation of the new normal. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution ... -
KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ... -
Keududukan hukum dan tanggung gugat pedagang perantara, distributor dan/atau agen dalam jalur distribusi barang
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-11-19) -
KEWAJIBAN PENGEMBALIAN UANG DALAM PERJANJIAN DENGAN KAUSA YANG TERLARANG (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3038 K/PDT/2009)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Making an agreement must be balanced with human resources who really understand about contract law. One of the example related to the importance about it is the debate about the responsibility to return the money in the ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa pemanggilan ... -
KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BAKU DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-29)The development of the contract law is marked with the establishment of the standard contract which is used by the people in the business transactions. The standard contract, whose establishment only involves one party, ... -
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami perubahan, ... -
KONTRADIKSI HAK ISTIMEWA KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM UNDANG – UNDANG KEPAILITAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Master Of Law, 2014-09-12)Bankruptcy is a general seizure and execution towards the debtor’s wealth for the interest of all creditors. According to Act No. 37/2004 about Bankruptcy, creditor consists of competitor creditor, preferred creditors, ... -
KONTRADIKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DENGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA TERKAIT SEA WORLD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Master Of Law, 2014-12-18)Cooperation agreement has become a necessity for society, due to the ever tightening competition within the world of business. The increasing land price from year to year has made people to prefer a lease or cooperation ... -
Legal reasoning hakim dalam memutus perkara vrijspraak no. 61/pid.b/lh/2018/PNDMK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Pada skripsi ini membahas mengenai kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di lokasi hukum (locus delicti) Pengadilan Negeri Demak. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan olehkegiatan produksiPT. SBCON PRATAMA ... -
Legal reasoning majelis hakim dalam kasus kebakaran hutan (Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu) = legal reasoning of judges in forest fire case (court ruling number 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-23)Kasus kebakaran hutan ini berawal pada bulan April 2019 di area konsesi izin usaha perkebunan PT. Kumai Sentosa yang berada di Desa Sungai Cabang, pada lahan yang berada di blok 31-41 yang merupakan lokasi pembukaan lahan ... -
LEGALITAS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG MELANGGAR PASAL 57 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-08)Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Saham dapat berbentuk surat saham / paperless yang menerangkan bahwa pemilik saham tersebut ... -
Peer Review: Hubungan antar hukum perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-11-11) -
Peer Review: Hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-11-11)