Search
Now showing items 11-20 of 42
KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata
Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAK
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-03-10)
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)
Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia,
meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang
perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ...
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)
Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ...
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ...
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 1443/PID.B/2017/PN.SBY DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 AYAT (1) BUTIR KE-4 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-08)
Increasing population growth created a population growth condition that is very
influential on the socio-economic conditions of the community, especially regarding
the issue of the fulfillment of the necessities of life ...
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)
Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of
authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods
or other forms of retaliation from the bribe ...
TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-07)
Penelitian ini membahas tentang tanggung gugat perbankan atas tindakan
perbuatan melawan hukum debt collector dalam proses penagihan hutang kredit.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana ...
ANALISIS MENGENAI PENAFSIRAN PERSAMAAN MEREK DALAM MEREK HUGO BOSS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-15)
Ide atau pemikiran manusia merupakan suatu aset penting dalam era modern
yang selayaknya dihargai dan perlu memperoleh perlindungan hukum. Merek
terkenal sering kali jadi sasaran itikad tidak baik, oleh karena itu ...
PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-11)
The rise of narcotics circulation involving children as narcotics couriers is a problem
that needs to get serious attention both from government, law enforcement and
society. The child who commits a crime must still ...