Search
Now showing items 1-10 of 47
ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. R DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-25)
Pada dasarnya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan
peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan
untuk ...
PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 995 K/PID/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-14)
Corruption is the biggest enemy for our nation nowadays. A lot of promises
had been given by the government to throw away the parasite that has been
destroying the wealth and the health of this nation. So many excuses ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-17)
Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas,
menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen
semakin bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat ...
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-18)
The development of the technology has brought the change in the world, especially Indonesia. As the nation change, the law that has been used to rule the people also changed. One of the changes that have been infected by ...
“HUBUNGAN KONTRAK BERJANGKA ANTARA NASABAH DENGAN PIALANG BERJANGKA BESERTA TANGGUNG JAWABNYA”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-01)
Penulisan Tesis yang berjudul Hubungan Kontrak Berjangka Antara Nasabah
dengan Pialang Berjangka beserta Tanggung Jawabnya dilatarbelakangi oleh
adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan antara
nasabah ...
KEPASTIAN HUKUM USAHA JASA GADAI SWASTA DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-22)
Pawn Business is a business of lending and borrowing based on pawn law.
Pawn authorization occurs because of the pawn contract and property levering which
is the object of pawn from the debtor to creditor. Creditor/pandmener ...
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-06-19)
This study discusses the Roles and Responsibilities of Commissioners and Board
of Directors of the State Financial Management in State-Owned Enterprises
(SOEs). The maintenance of the current state regarding the protection ...
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA DAN PENGGUNA JASA PERSEORANGADI LUAR NEGERI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-06-13)
One growing of sector today is trade in services through foreign labor demand. Foreign workers in a country to help fill labor shortages due to demographic growth in that country. Indonesian overseas workers distributed ...
Analisis Tembakan Peringatan TNI AL Di Desa Alas Tlogo Yang Menyebabkan Warga Meninggal Dan Luka – Luka
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-16)
Perebutan lahan di Indonesia masih marak terjadi baik antar warga
masyarakat sendiri maupun antara warga dengan pemerintah. Penyelesaian sengketa
tersebut ditempuh secara kekeluargaan, melalui jalur litigasi, maupun ...
ANALISIS TENTANG PEMBERITAAN MENGENAI KAPOLDA SULSELBAR DARI SEGI PANDANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-16)
Tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan pers disebut
sebagai delik pers. Delik pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh
Pers, yang diancam pidana. Artinya, kalau kejahatan yang sama dapat ...