Search
Now showing items 281-290 of 290
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU PARI TERKAIT DENGAN TINDAKAN PEJABAT KELURAHAN DAN BPN JAKARTA UTARA DALAM MENERBITKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PT. BUMI PARI ASRI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-12)
Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. ...
UPAYA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN IZIN DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-03-03)
The concept of franchising is a great alternative in order to reduce the risk
of loss due to corporate policy of the country's political, security stability, high
transport costs, customs or culture, and the rule of law ...
Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Obyek Komoditi Perdagangan Di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-01-16)
Cyrptocurrency adalah mata digital dalam transaksi elektronik yang menggunkan teknologi blockchain, diantaranya adalah bitcoin. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi, yakni tidak diawasi oleh bank sentral atau otoritas ...
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA AKIBAT PRODUK MINUMAN KADALUARSA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-08)
This research examined the Legal Liability Due to Expired Products According to Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research used a Normative Juridical research where the processing of legal materials ...
ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162K/Pdt.Sus HKI/2014 TENTANG SENGKETA HAK MEREK GUDANG GARAM MELAWAN GUDANG BARU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-15)
Although the brand has been arranged in such a way in the Law of Marks, but
still a lot of fraud and mark abuse by the perpetrators who has bad faith. It is of
course very detrimental to businesses as they affect the ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR SEPARATIS DALAM HAL TERDAPAT GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-22)
Practitioners and law upholders should honor and take notice in order to legal certainty factor that is contained in separated right of executional auction of mortgage object which is owned and viscous in secured creditor ...
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)
The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World
Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The
Madrid Protocol for the International ...
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-15)
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat
HGB ...
ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI OLEH PT. SAE DI BATURADEN KAWASAN HUTAN LINDUNG LERENG GUNUNG SLAMET DALAM SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JIS. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)
Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)
Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa
pemanggilan ...