Search
Now showing items 21-30 of 387
Analisis yuridis tentang peraturan yang mengatur ojek online dilarang memabwa penumpang selama masa PSBB yang ditinjau dari undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-13)
Pada awal tahun 2020 Indonesia terkena wabah COVID-19 yang sangat memberi dampak pada negara baik secara kesehatan warga maupun secara ekonomi. Pemerintah kemudian melakukan upaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ...
PENGGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-10)
Pemenuhan Hak Jawab merupakan pertanggungjawaban pers nasional atas
pemberitaan pers yang telah merugikan seseorang dan/atau sekelompok orang.
Kewajiban pers dalam melakukan pemenuhan Hak Jawab, diatur dalam pasal 5
ayat ...
Analisis harta bersama sebagai pembayaran utang terkait perkawinan yang sah tanpa perjanjian kawin
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-02-11)
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis namun selain menyatukan 2 (dua) orang yang berbeda perkawinan juga menimbulkan akibat ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.162PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA MEREK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-06-29)
The Judicial Review Verdict Number 162 PK / PDT.SUS / 2010 raises legal
uncertainty because the rules contained in the Trademark of Article 3 provide
exclusive rights to the registered trademark. But very contrary to the ...
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)
Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ...
ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. R DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-25)
Pada dasarnya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan
peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan
untuk ...
PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 995 K/PID/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-14)
Corruption is the biggest enemy for our nation nowadays. A lot of promises
had been given by the government to throw away the parasite that has been
destroying the wealth and the health of this nation. So many excuses ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya
perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk
menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah
dengan ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-17)
Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas,
menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen
semakin bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat ...
PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253K/PID.SUS/2012 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-01)
Corruption is one problem which keeps growing in indonesia and has
happened at all levels of government ranging from lower levels until foundations.
Corruption is behavior public official, politician or servants who is ...