Search
Now showing items 21-26 of 26
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP KASUS PT.GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
Sertifikat Syariah merupakan sertifikasi yang menjamin penerapan prinsip-prinsip syariat islam, bagi badan usaha yang memiliki sertifikat syariah. DSN-MUI sebagai lembaga dibawah naungan MUI memiliki tugas dan kewenangan ...
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)
Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ...
HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR KAWIN DAN ORANGTUANYA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KELUARGA DI BELANDA
(Universitas Airlangga - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-07-20)
Post Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 dated February 17, 2012
on the amendment of Article 43 paragraph (1) of Marriage Act, many questions still raised
regarding the implementation of the aforementioned ...
ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-05-13)
Electronic informationis a legal evidence in criminal code procedure
based on article 5 act of ITE.According to the theory on criminal procedure
of evidence law, the validity of electronic information should have come
from ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU PARI TERKAIT DENGAN TINDAKAN PEJABAT KELURAHAN DAN BPN JAKARTA UTARA DALAM MENERBITKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PT. BUMI PARI ASRI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-12)
Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)
Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa
pemanggilan ...