Search
Now showing items 311-320 of 376
PEMBUKAAN PRINSIP RAHASIA PERBANKAN OLEH PANITIA KHUSUS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KASUS BANK CENTURY
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-19)
Bank merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang berfungsi untuk
menyimpan dan meyalurkan dana nasabah. Karena fungsi bank yang sangat
penting ini yaitu menyimpan dana masyarakat maka bank harus bisa dipercaya.
Bentuk ...
Tinjauan yuridis terhadap ujaran dalam konten dakwah ustadz abdul somad menurut peraturan perundangan - undangan di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-12-15)
Penelitian ini membahas kasus ujaran dalam konten dakwah Ustadz Abdul Somad. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pengolahan bahan hukum dilakukan secara studi pustaka. Penelitian ...
Analisis Mengenai Kepemilikan Hak Cipta Film “SOEKARNO”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)
Persaingan dunia perfilman saat ini sangat ketat dapat terlihat dari banyaknya para pihak yang mulai bekerjasama untuk membuat suatu film. Dalam proses pembuatan film, film melibatkan banyak unsur dan pelaku. Dimulai dari ...
ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)
Pencemaran nama baik melalui pemberitaan di surat kabar sebelum berlakunya UU No. 40
Tahun 1999 Tentang Pers, dapat digugat melalui Hukum Perdata dan dapat diproses berdasarkan
Hukum Pidana. Penelitian yang dilakukan ...
ANALISIS UPAYA HUKUM PEMBULATAN PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM DI SPBU KECAMATAN PANGKALAN BANTENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-16)
Indonesia already has a Consumer Protection Act, which is regulated in
Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. The purpose of the
issuance of the Consumer Law is contained in the consideration point (a) ...
KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-07)
Work relations are usually known by only two parties, namely the employer and the worker, but there is an outsourcing employment relationship that involves a third-party in a work relationship, the outsourcing company. ...
Pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang digugat PKPU oleh pemegang polis
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-09-28)
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang digugat PKPU oleh pemegang polis, dalam ini asuransi adalah perjanjian antara pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi. Pelaksanaan perjanjian ...
ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK KERJA KARYAWAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-05-31)
Dewasa ini kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia sudah berubah jika dibandingkan
dengan masa Orde Baru di mana lebih terbuka dan lebih menunjang kesejahteraan karyawan.
Hal ini dapat dilihat Undang-Undang No. 13 Tahun ...
PLURALISME USIA DEWASA BERKAITAN DENGAN KECAKAPAN MEMBUAT PERJANJIAN DI HADAPAN NOTARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(Universitas Pelita Harapan - Faculty Of Law - Department Of Law, 2011-12-15)
This study research is about the legal pluralism in Indonesia on adult age limit in making the agreement. This study research uses the research methodology which is a normative juridical literature research.
There are ...
AKIBAT KETIDAKABSAHAN AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN MENURUT PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-29)
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hokum perkawinan. Salah satu hal yang diatur dalam UUP adalah mengenai perjanjian kawin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 UUP yang ...