Search
Now showing items 371-380 of 387
Communities or Collections matching your query
Items matching your query
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR SEPARATIS DALAM HAL TERDAPAT GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-22)
Practitioners and law upholders should honor and take notice in order to legal certainty factor that is contained in separated right of executional auction of mortgage object which is owned and viscous in secured creditor ...
Analisa pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan Zemvine Skin Care ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-10-08)
Penelitian ini menganalisa tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen akibat klinik kecantikan Zemvine Skin Care. Pelaku usaha yang melakukan tipu daya terhadap konsumen dengan mengaku-ngaku berprofesi sebagai ...
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-07)
Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively ...
Pertanggungjawaban pidana dalam kasus hipnotis terhadap harta kekayaan di tinjau dari kitab undang-undang hukum pidana
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-14)
Kejahatan Hipnotis adalah suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yang tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dalam melancarkan kejahatan ini para pelaku harus mempengaruhi korban ...
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)
The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World
Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The
Madrid Protocol for the International ...
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-15)
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat
HGB ...
Analisis yuridis tentang penjualan obat Dumolid tanpa resep dokter dalam kasus Tora Sudiro
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-12-18)
Penelitian ini berkaitan dengan kasus jual beli obat dumolid dalam kasus aktor Tora Sudiro, salah satu jenis obat tergolong psikotropika yang dijual serta mudah didapatkan di beberapa apotik yaitu obat dumolid. Obat dumolid ...
ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI OLEH PT. SAE DI BATURADEN KAWASAN HUTAN LINDUNG LERENG GUNUNG SLAMET DALAM SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JIS. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)
Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)
Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa
pemanggilan ...