Search
Now showing items 31-40 of 57
AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-26)
Jaminan kesehatan nasional yang berganti menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi dua yakni: BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan. BPJS diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS
merupakan ...
ANALISIS TENTANG SANKSI PIDANA MATI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN UU HAM (Studi Kasus Andrew Chan Bali Nine)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-05-02)
Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Para kalangan
yang menyetujui pidana mati selalu meyakini bahwa dengan sanksi penjatuhan pidana mati dapat
memberikan efek jera kepada masyarakat yang ...
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PIDANA MATI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan dan
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan
pemberantasan narkotika juga penerapannya dalam hukuman pidana mati.
Tujuan dalam penelitian ini ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 632/PDT.SUS/2011 DALAM KASUS PHK SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-02)
The problems that were examined in this research is the case of the
termination of employment (FLE) number done by PT. Garment Dwi Cipta
Abadi perennial against Zuda Ahmad Zainuddin PT. Garment Dwi Cipta Abadi
perennial ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROMOSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.659 K/PDT.SUS/2012)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-08)
Perdagangan saat ini berkembang dengan sangat pesat meliputi barang dan
atau jasa, oleh karena itu dalam memasarkan suatu produk kepada masyarakat
menjadi sangat efisien dan efektif, namun di sisi lain konsumen seringkali ...
Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan eksistensinya.
Kebutuhan manusia akan seks dan regenerasi telah dilembagakan dalam lembaga
perkawinan oleh masyarakat di mana segala sesuatu terbingkai oleh norma, ...
ANALISIS TERHADAP PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY (STUDI KASUS CHURCHILL MINING PLC MELAWAN REPUBLIK INDONESIA)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Bilateral Investment Treaty (BIT) is one way in which the Indonesian
government with other countries to support the implementation of foreign direct
investment in Indonesia with the hope of creating a mutually beneficial ...
ANALISIS KEPUTUSAN GARNISUN TERHADAP GLORIA NATAPRADJA HAMEL SEBAGAI ANGGOTA PASKIBRAKA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-13)
This research discusses about the legal analysis of the position, functions, duties and authority
of government and non government agencies in connection with citizenship status and position of
a mixed marriage child as ...
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-26)
Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam
Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan
atas dasar ketentuan Undang-udang Nomor 37 Tahun 2004 ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 102/PK/PDT/2010 ATAS KASUS HARTA BAWAAN DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN KAWIN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-11)
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam
bidang hukum perkawinan. Terutama yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang
Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin. Pasal 29 tersebut ...