Search
Now showing items 51-60 of 290
ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELAKU BODY SHAMING MELALUI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-08)
Behavior or acts of body shaming or physical insults today are rife in social media due to the rapid development of technology and information. This happens because of the ignorance of the public regarding the criminal ...
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-06-19)
This study discusses the Roles and Responsibilities of Commissioners and Board
of Directors of the State Financial Management in State-Owned Enterprises
(SOEs). The maintenance of the current state regarding the protection ...
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA DAN PENGGUNA JASA PERSEORANGADI LUAR NEGERI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-06-13)
One growing of sector today is trade in services through foreign labor demand. Foreign workers in a country to help fill labor shortages due to demographic growth in that country. Indonesian overseas workers distributed ...
Analisis Tembakan Peringatan TNI AL Di Desa Alas Tlogo Yang Menyebabkan Warga Meninggal Dan Luka – Luka
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-16)
Perebutan lahan di Indonesia masih marak terjadi baik antar warga
masyarakat sendiri maupun antara warga dengan pemerintah. Penyelesaian sengketa
tersebut ditempuh secara kekeluargaan, melalui jalur litigasi, maupun ...
UPAYA HUKUM PEKERJA WANITA YANG DI PHK OLEH PERUSAHAAN OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)
Pemutusan atau Pengakhiran Hubungan Kerja atau yang biasa dikenal sebagai PHK adalah salah satu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari Ketenagakerjaan di Indonesia. PHK merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu ...
PERWUJUDAN KEADILAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MEALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(Faculty Of Law - Universitas Airlangga, 2014-09)
Abstract
By means of its decision number 46/PUU-VIII/2010, the Constitutional Court has made a
breakthrough which intend to guarantee the fulfillment of civil rights for a child born out
of wedlock from his/her both ...
ANALISIS TENTANG HAK PRIORITAS DALAM PERKARA SENGKETA MEREK HOT WHEELS MILIK MATTEL, INC
(2018-01-09)
In 2009, Mattel, Inc. a foreign company (foreigner) domiciled in the
United States filed a lawsuit against Yonghwa Wongsodiredjo regarding the case
of the Hot Wheels brand. On behalf of the Central Jakarta Commercial ...
PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS NAMA TERPIDANA YANG BERSTATUS BURONAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PK MA NO. 97/PID.SUS/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-01-07)
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kitab Undang – Undang Hukum Acara ...
UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-08)
This study discusses the legal efforts by policyholders who underwent
termination of the policy unilaterally by the insurer / insurers. This study uses the
method of normative juridical / doctrinal where as functioning ...
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa
perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami
perubahan, ...