Search
Now showing items 71-80 of 290
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEBUDAYAAN/SENI DAN SASTRA MILIK RAKYAT INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH PEMERINTAH MALAYSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-13)
Dalam jangka waktu 5 Tahun, Malaysia telah 7 kali mengklaim Budaya
Indonesia, sebagai miliknya.Sepanjang tahun 2007-2012 sedikitnya Malaysia
sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya
negaranya.Windu ...
PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA BAGI TKI DI LUAR NEGERI YANG DI-PHK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-13)
TKI pada dasarnya bekerja di luar negeri karena meningkatnya sumber daya manusia dalam negeri namun sedikitnya lapangan pekerjaan, juga bagi TKI upah di luar negeri jauh lebih besar dari upah dalam negeri. TKI yang telah ...
“STUDI KASUS PENJATUHAN PIDANA PADA GAYUS TAMBUNAN menurut PUTUSAN MA NO. 1198 K/Pid.Sus/2011”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-16)
Corruption is a legal issue that has gained attention from various circles,
nationally and internationally. This is due to the fact that corruption from time to
time the flare would eventually endanger the stability and ...
UPAYA HUKUM KORBAN KECELAKAAN PT KERETA API INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum bagi penumpang selaku
korban terhadap penyedia jasa layanan transportasi umum kereta api. Seperti
diketahui bahwa di Indonesia banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan ...
HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-04-24)
Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ...
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN IMPUNITAS DAN REPARASI TERHADAP KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-21)
This research discusses about the enforcement of the gross violations against
Human Rights in relation to impunity and reparations for victims. Methods that is
used for this research is normative juridical/doctrinal where ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 ATAS KASUS TANJUNG PRIOK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara
hukun, ...
TANGGUNG GUGAT ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN SEWA MENYEWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-01-01)
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)