Search
Now showing items 1-10 of 26
ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PT JAKARTA PUSAT NO. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PTPK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-18)
The principle of legality is a form to guarantee of legal certainty for individuals and
society. In this principle of legal, it has been also set about criminal act may not be
sentenced without any rule that has been set ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal
certainty. The legality princple governs the actions and sanctions. This principle
should not be distorted and should be upheld. In fact in the ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)
Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas
perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek
hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus
pemalsuan ...
SANKSI ILLEGAL FISHING PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL ILLEGAL FISHING BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-02-05)
Berawal dari maraknya kasus illegal fishing oleh kapal asing di Indonesia.
Dalam penanganan terhadap kasus illegal fishing tersebut diterapkan sanksi dari
Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pada tanggal ...
KEKUATAN HUKUM PPJB DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS: APARTEMEN DJAKARTA QUESS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)
Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman mendorong
mengingkatnya kegiatan jual beli perumahan dan pemukiman. Pembangunan
perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dimana
satu-satunya ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 ATAS KASUS TANJUNG PRIOK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara
hukun, ...
ANALISIS MENGENAI PERKARA SENGKETA MEREK LEXUS DENGAN PROLEXUS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-08)
Merek adalah suatu identitas yang memiliki fungsi antara lain, petunjuk
sumber asal barang, garansi kualitas dan iklan. Merek adalah aset, baik bagi
perusahaan perdagangan maupun jasa, karena setelah upaya yang panjang ...
“ANALISIS PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 38/ PID.SUS/2014/PN.KDR ( STUDI KASUS PENGGUGURAN KANDUNGAN OLEH ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN)”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)
Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas (Viabilitas
adalah kemampuan benih berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam
kondisi lingkungan yang optimum). Dimana masa gestasi (Gestasi adalah
dikandungnya ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1777/K/PID.SUS/2013 TENTANG KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-20)
Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
dimana pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia
seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA YANG DIBUAT WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA TERHADAP OBJEK TANAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang
haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang
dihakinya. Dalam hukum agraria nasional orang asing atau orang yang memiliki
kewarganegaraan ...