Search
Now showing items 21-30 of 290
PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 995 K/PID/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-14)
Corruption is the biggest enemy for our nation nowadays. A lot of promises
had been given by the government to throw away the parasite that has been
destroying the wealth and the health of this nation. So many excuses ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya
perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk
menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah
dengan ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-17)
Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas,
menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen
semakin bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat ...
PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253K/PID.SUS/2012 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-01)
Corruption is one problem which keeps growing in indonesia and has
happened at all levels of government ranging from lower levels until foundations.
Corruption is behavior public official, politician or servants who is ...
Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)
BUMN merupakan bentuk pemerintah untuk turut serta secara langsung
memajukan perkonomian negara, mewujdukan kesejahteraan yang merata sesuai
dengan amanat dalam Pembukaan alinea ke-4 UUD’45. Begitu besar peran serta ...
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-18)
The development of the technology has brought the change in the world, especially Indonesia. As the nation change, the law that has been used to rule the people also changed. One of the changes that have been infected by ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal
certainty. The legality princple governs the actions and sanctions. This principle
should not be distorted and should be upheld. In fact in the ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)
Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas
perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek
hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus
pemalsuan ...
SANKSI PIDANA MATI DARI SUDUT PANDANG UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)
Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan
yang menyetujui adanya pidana mati meyakini bahwa pidana mati dapat memberikan
efek jera sehingga masyarakat tidak akan melakukan suatu tindak ...
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki
karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak
ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ...