Search
Now showing items 31-40 of 376
Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)
BUMN merupakan bentuk pemerintah untuk turut serta secara langsung
memajukan perkonomian negara, mewujdukan kesejahteraan yang merata sesuai
dengan amanat dalam Pembukaan alinea ke-4 UUD’45. Begitu besar peran serta ...
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-18)
The development of the technology has brought the change in the world, especially Indonesia. As the nation change, the law that has been used to rule the people also changed. One of the changes that have been infected by ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal
certainty. The legality princple governs the actions and sanctions. This principle
should not be distorted and should be upheld. In fact in the ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)
Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas
perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek
hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus
pemalsuan ...
SANKSI PIDANA MATI DARI SUDUT PANDANG UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)
Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan
yang menyetujui adanya pidana mati meyakini bahwa pidana mati dapat memberikan
efek jera sehingga masyarakat tidak akan melakukan suatu tindak ...
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki
karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak
ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ...
TANGGUNG JAWAB PABRIK RUMAHAN PENGELOLA OTAK-OTAK DI SUKABUMI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BAHAN BERACUN DALAM PRODUK PANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-08)
One of the welfare measurements In Indonesia relies on fulfillment of food
supply to citizen and food quality standard. This is indirectly related to the rights
of consumer. Consumer rights that acclaimed by producer ...
KEABSAHAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1572 K/PDT/2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-05)
Based-on pacta sunt servanda principle, international business contract
stands as private rule of law, which regulate the covenant between interstates
parties. By choice of law principle as in international private law, ...
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-10)
Penerapan konsep pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak
bagi rakyat, demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak
kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara ...
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI BESERTA DENGAN KOMPENSASI YANG DIBERIKAN DI PERUSAHAAN X
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-02)
Termination is a lawful action conducted by either the employer or the
employee in order to terminate the work relationship between them by cancelling
the work agreement which became the foundation of the relationship. ...