Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 161-180 of 379
-
TRIAL BY THE PRESS DALAM PROSES PERADILAN JESSICA KUMALA WONGSO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)Starting from the rampant news of a judicial process perpetrators of murder by the media press, social media and television media. After being seen further in the news, there are many violations of ethics until the violation ... -
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-07)Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP KASUS PT.GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)Sertifikat Syariah merupakan sertifikasi yang menjamin penerapan prinsip-prinsip syariat islam, bagi badan usaha yang memiliki sertifikat syariah. DSN-MUI sebagai lembaga dibawah naungan MUI memiliki tugas dan kewenangan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MI INSTAN TANPA LABEL “MENGANDUNG BABI” OLEH PT. KOIN BUMI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-08)Perkembangan perdagangan di Indonesia yang mengarah pada perdagangan bebas, menyebabkan begitu mudahnya barang impor yang diperdagangkan di Indonesia. Keadaan tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen, ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 4/PDT.SUSPAILIT/ 2016.PN.NIAGA.JKT.PST. MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-11-24)Penelitian ini membahas mengenai penerapannya UU Kepailitan yang masih mengalami kesimpangsiuran dan masih sering bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, salah satunya di dalam perkara kepailitan BUMN. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BIRO PERJALANAN UMROH MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: FIRST TRAVEL)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-08)Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Saat ini ibadah umroh adalah sebuah ibadah yang ingin dilakukan oleh tiap umat muslim, dengan tingginya tingkat permintaan ... -
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN UJI MATERIIL PASAL 7 HURUF r UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)Kewenangan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah termasuk kewenangan MK yang Hakimnya menganut paham MK berfungsi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU PARI TERKAIT DENGAN TINDAKAN PEJABAT KELURAHAN DAN BPN JAKARTA UTARA DALAM MENERBITKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PT. BUMI PARI ASRI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-12)Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. ... -
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ... -
KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Sengketa tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Terjadinya sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena masih banyaknya tanah di Indonesia dengan bukti kepemilikan ... -
ANALISIS TENTANG HAK PRIORITAS DALAM PERKARA SENGKETA MEREK HOT WHEELS MILIK MATTEL, INC
(2018-01-09)In 2009, Mattel, Inc. a foreign company (foreigner) domiciled in the United States filed a lawsuit against Yonghwa Wongsodiredjo regarding the case of the Hot Wheels brand. On behalf of the Central Jakarta Commercial ... -
PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-11)The rise of narcotics circulation involving children as narcotics couriers is a problem that needs to get serious attention both from government, law enforcement and society. The child who commits a crime must still ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal certainty. The legality princple governs the actions and sanctions. This principle should not be distorted and should be upheld. In fact in the ... -
ANALISIS MENGENAI PERKARA SENGKETA MEREK SHARPNESS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang selalu berkembang setiap saat dan membawa dampak terhadap perkembangan segala aspek dalam kehidupan manusia. Semakin majunya ilmu pengetahuan, semakin banyak pula inovasi-inovasi ... -
KEABSAHAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1572 K/PDT/2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-05)Based-on pacta sunt servanda principle, international business contract stands as private rule of law, which regulate the covenant between interstates parties. By choice of law principle as in international private law, ... -
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ROBOT HUMANOID YANG MELAKUKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-08)Technological developments develop so rapidly especially in the field of information technology and Artificial Intellegence so the creation of Humanoid Robot. With the presence of Humanoid Robot can replace the human ... -
ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN PRIORITAS MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 2O TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-18)Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan ... -
ANALISIS MENGENAI PERKARA SENGKETA MEREK LEXUS DENGAN PROLEXUS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-08)Merek adalah suatu identitas yang memiliki fungsi antara lain, petunjuk sumber asal barang, garansi kualitas dan iklan. Merek adalah aset, baik bagi perusahaan perdagangan maupun jasa, karena setelah upaya yang panjang ... -
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan ...