Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 379
-
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK – ANAK KORBAN KEKERASAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PEMBAGIAN KEWENANGAN MENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KPK DAN LEMBAGA PENYIDIK LAINNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PPATK SEBAGAI LEMBAGA MONITORING “DIRTY MONEY” DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)Masyarakat Indonesia saat ini cukup tersita perhatiannya dengan pemberitaan media massa berkenaan dengan “rekening gendut” pejabat pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum dan lainnya yang dinilai menyimpang ... -
PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI TUKANG PARKIR DI LINGKUNGAN PELACURAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)Anak yang bekerja pada dasarnya merupakan permasalahan yang belum terselesaikan sampaidengan saat ini. Bahkan ada kesan lebih baik memperkerjakan anak anak daripada orang dewasa dengan gaji yang lebih murah. Kenyataannya ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah dengan ... -
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami perubahan, ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEBIJAKAN TARIF ANTARA TAKSI KONVENSIONAL DAN TAKSI BERBASIS APLIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-04)Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya globalisasi yang membawa dampak terhadap dunia bisnis. Dalam era globalisasi ini pelaku bisnis dituntut untuk terus berusaha semampunya agar dapat ... -
AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-26)Jaminan kesehatan nasional yang berganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi dua yakni: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS merupakan ... -
ANALISIS TERHADAP PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY (STUDI KASUS CHURCHILL MINING PLC MELAWAN REPUBLIK INDONESIA)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)Bilateral Investment Treaty (BIT) is one way in which the Indonesian government with other countries to support the implementation of foreign direct investment in Indonesia with the hope of creating a mutually beneficial ... -
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-26)Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan atas dasar ketentuan Undang-udang Nomor 37 Tahun 2004 ... -
UPAYA HUKUM KORBAN KECELAKAAN PT KERETA API INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum bagi penumpang selaku korban terhadap penyedia jasa layanan transportasi umum kereta api. Seperti diketahui bahwa di Indonesia banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan ... -
LEGALITAS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG MELANGGAR PASAL 57 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-08)Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Saham dapat berbentuk surat saham / paperless yang menerangkan bahwa pemilik saham tersebut ... -
KASUS PEMBERITAAN DAN KARIKATUR CAPRES JOKO WIDODO BONEKA DIANALISIS DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-01)Pemilihan Kepala Negara atau Presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak datang dua kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memilih kepala negara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROMOSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.659 K/PDT.SUS/2012)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-08)Perdagangan saat ini berkembang dengan sangat pesat meliputi barang dan atau jasa, oleh karena itu dalam memasarkan suatu produk kepada masyarakat menjadi sangat efisien dan efektif, namun di sisi lain konsumen seringkali ... -
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. 14 PK/Pid/2008 TERKAIT DENGAN KASUS PEMIDANAAN TERHADAP RISANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Dalam mengemukakan pikiran ... -
ANALISIS PENGGUNAAN KARYA TULIS SECARA KOMERSIL DAN TANPA IJIN DALAM FILM “SURAT DARI PRAHA” MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)Karya cipta di bidang seni baik berupa karya tulis, lagu, musik, maupun film merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta yang seyogyanya mendapat perlindungan hukum. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI memiliki sifat ... -
PENGGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-10)Pemenuhan Hak Jawab merupakan pertanggungjawaban pers nasional atas pemberitaan pers yang telah merugikan seseorang dan/atau sekelompok orang. Kewajiban pers dalam melakukan pemenuhan Hak Jawab, diatur dalam pasal 5 ayat ...