Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 379
-
DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-19)Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK, lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 MENGENAI MEREK DAGANG KOPITIAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-09)Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, maka berkembang pula gaya hidup dan pola konsumsinya, dengan perkembangan jaman yang pesat, membuat orang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi ... -
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ... -
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.369/PDT/2013 PT.Bdg DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980/K/Pdt/2014 TERKAIT PADA KESAMAAN PENGERTIAN ANTARA PERSEKUTUAN MODAL, PENYERTAAN MODAL DAN PINJAM MEMINJAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-03)Dalam Masyarakat Indonesia seringkali di jumpai pinjam meminjam, persekutuan modal, dan penyertaan modal. Dalam konsep dasarnya ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas terlihat. Ketiga hal tersebut di ... -
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The Madrid Protocol for the International ... -
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-10)Penerapan konsep pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak bagi rakyat, demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara ... -
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI BESERTA DENGAN KOMPENSASI YANG DIBERIKAN DI PERUSAHAAN X
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-02)Termination is a lawful action conducted by either the employer or the employee in order to terminate the work relationship between them by cancelling the work agreement which became the foundation of the relationship. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYEDIA JASA LAYANAN TRANSPORTASI UMUM OLEH PERUSAHAAN OTOBUS (PO) SUMBER KENCONO TERKAIT STANDAR MINIMUM TRANSPORTASI MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 29 TAHUN 2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-12-05)This study focus on the legal protection for consumers on public transport services, as we know in Indonesia many accidents are caused by non-fulfillment of the minimum standard of transportation in accordance with law and ... -
PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP OBYEK TANAH DALAM SENGKETA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-12-14)Kebutuhan masyarakat akan tanah mendorong meningkatnya kegiatan jual beli tanah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak atas tanah. Dimana jual beli atas obyek tanah biasanya didahului dengan perjanjian pengikatan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)Trading through internet is the way to increase investments in trading. Unfortunately in the grow of the investment, the cyber crimes also increase. Many people being the fraud’s victim and liying from internet. People can’t ... -
ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)Pencemaran nama baik melalui pemberitaan di surat kabar sebelum berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dapat digugat melalui Hukum Perdata dan dapat diproses berdasarkan Hukum Pidana. Penelitian yang dilakukan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG DI PHK MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Tindakan melakukan PHK yang dilakukan secara sepihak ... -
Subyek Hukum Dalam Korporasi Dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP (deelneming)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-21)Dewasa ini semakin banyak kita jumpai korporasi-korporasi baru didirikan, baik local maupun korporasi dari luar negeri (multinational company). Fenomena tersebut dikarenakan karena semakin berkembangnya perekonomian dan ... -
AKIBAT HUKUM ADANYA PHK ATAS DASAR MOGOK KERJA TERHADAP PARA PEKERJA DENGAN STATUS PKWT DI BAGIAN PRODUKSI DI PT. ASI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)Pengaturan mengenai PHK dalam UU 13/2003 berfungsi untuk melindungi para pekerja dan mencegah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ... -
STUDI KASUS KEPAILITAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA PUTUSAN NO. 14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO.03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-20)Suatu Perusahaan yang telah digugat pailit oleh kreditornya, maka sala satu jalan untuk menghindari kepailitan adalah denga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga dengan PKPU. Sebisa mungkin ... -
PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA ANAK YUSMAN TELAUMBANUA MENURUT HUKUM PIDANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-21)Anak merupakan aset penitng bagi bangsa dan negara, mereka merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena anak memiliki karakteristik dan ciri khusus sehingga perlindungan bagi anak harus menjamin pertumbuhan dan perkembangan ... -
ANALISIS TENTANG DAKWAAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT DI DAERAH KEBAYORAN LAMA JAKARTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)Masalah Lalu Lintas merupakan masalah yang setiap hari dihadapi oleh warga masyarakat khususnya warga Negara Indonesia yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan ... -
UPAYA HUKUM PEKERJA WANITA YANG DI PHK OLEH PERUSAHAAN OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)Pemutusan atau Pengakhiran Hubungan Kerja atau yang biasa dikenal sebagai PHK adalah salah satu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari Ketenagakerjaan di Indonesia. PHK merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu ... -
HIERARKHI PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUSNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG LION AIR YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-21)Keterlambatan (yang selanjutnya disebut sebagai delay) adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dari dunia penerbangan, keterlambatan penerbangan ini tak jarang pula yang berujung pada pembatalan penerbangan yang mengakibatkan ...