Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 141-160 of 379
-
ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI OLEH PT. SAE DI BATURADEN KAWASAN HUTAN LINDUNG LERENG GUNUNG SLAMET DALAM SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JIS. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung ... -
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ... -
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the bribe ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-17)Pembangunan gereja di Indonesia adalah hal yang harus dilindungi oleh Negara Indonesia, karena pada dasarnya rumah ibadah adalah hak kebebasan untuk beragama. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama yang di akui ... -
PEMBELAAN DIRI ADVOKAT TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DARI SEGI PANDANG UU NO 18 TAHUN 2003 DAN UU NO 31 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-26)Corruption is one of the things that is very detrimental to the state's finances and will slowly destroy the country. various corruption acts ranging from corruption directly take state money there is also corruption ... -
PENGGUNAAN PUBLIC DOMAIN PAKUBUWONO PADA MEREK DAGANG THE PAKUBUWONO RESIDENCES DAN THE GRAND PAKUBUWONO @BEKASI
(2018-04-24)Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan public domain sebagai merek yang menimbulkan ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 1443/PID.B/2017/PN.SBY DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 AYAT (1) BUTIR KE-4 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-08)Increasing population growth created a population growth condition that is very influential on the socio-economic conditions of the community, especially regarding the issue of the fulfillment of the necessities of life ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.162PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA MEREK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-06-29)The Judicial Review Verdict Number 162 PK / PDT.SUS / 2010 raises legal uncertainty because the rules contained in the Trademark of Article 3 provide exclusive rights to the registered trademark. But very contrary to the ... -
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ... -
TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-07)Penelitian ini membahas tentang tanggung gugat perbankan atas tindakan perbuatan melawan hukum debt collector dalam proses penagihan hutang kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Kasus penyerangan hewan terhadap manusia di Indonesia sudah menjadi salah satu masalah yang tidak dapat kita anggap enteng. Karena sudah menimbulkan beberapa korban dari yang luka-luka hingga yang meninggal dunia. Di ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-25)Seiring perkembangan teknologi dan informasi. Jual beli saat ini dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan). Satu sisi jual beli daring memberikan dampak positif, yakni memberikan banyak kemudahan dalam membeli ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM YANG BERLAKU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-25)Hubungan hukum bersifat kemitraan antara pemilik jasa aplikasi berbasis online dan penyedia jasa transportasi selaku pengemudi. Hubungan kemitraan ini ternyata dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pertanggun ... -
KEABSAHAN JUAL BELI RUMAH SUSUN MELALUI PPJB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-08)Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat. Pembangunan rumah susun dapat mengurangi ... -
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-15)Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat HGB ... -
Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)BUMN merupakan bentuk pemerintah untuk turut serta secara langsung memajukan perkonomian negara, mewujdukan kesejahteraan yang merata sesuai dengan amanat dalam Pembukaan alinea ke-4 UUD’45. Begitu besar peran serta ... -
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)Modal Dasar adalah salah satu syarat dalam dalam pendirian Perseroan Terbatas. Dalam substansi Pasal 32 Ayat 1 UU Perseroan Terbatas menyatakan mininal modal dasar pendirian Perseroan Terbatas sebesar Rp50.000.000,00 ... -
ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PT JAKARTA PUSAT NO. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PTPK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-18)The principle of legality is a form to guarantee of legal certainty for individuals and society. In this principle of legal, it has been also set about criminal act may not be sentenced without any rule that has been set ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa pemanggilan ... -
KEKUATAN HUKUM PPJB DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS: APARTEMEN DJAKARTA QUESS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman mendorong mengingkatnya kegiatan jual beli perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dimana satu-satunya ...