PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DITINJAU DARI SEGI PANDANG UU NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS BA’A KABUPATEN ROTE NDAO,NTT)

Abstract

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkung masyarakat. Selama menjalani masa pidana dalam lembaga pemasyarakatan narapidana memiliki beberapa hak yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana adalah hak hak mendapatkan makanan yang layak. Mendapatkan makanan yang layak selama menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk tercapainya perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendalami pelaksanaan Pasal 14 ayat 1 huruf d UU Pemasyarakatan tentang hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang layak dan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Ba’a Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan Ba’a Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT telah melakukan pelanggaran terhadap hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang layak serta tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d UU pemasyarakatan, dan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.