• English
    • Bahasa Indonesia
  • Bahasa Indonesia 
    • English
    • Bahasa Indonesia
  • Login
View Item 
  •   DSpace Home
  • Faculty of Law
  • Law
  • Final Project (Law)
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Faculty of Law
  • Law
  • Final Project (Law)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Thumbnail
View/Open
Sampul.pdf (723.8Kb)
Abstrak.pdf (7.050Kb)
BAB-1.pdf (175.1Kb)
BAB-2.pdf (355.0Kb)
BAB-3.pdf (129.3Kb)
BAB-4.pdf (6.494Kb)
Pustaka.pdf (127.3Kb)
Date
2013-02-12
Author
TELAUMBANUA, DESTIN NW
Metadata
Show full item record
Abstract
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memeperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Euthanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan pasien yang mengalami penderitaan (sakit) yang amat berat dan secara medis tidak bisa disembuhkan dan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan Euthanasia yang dilakukan pada ayah Ana Widiana merupakan pelanggaran pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan melakukan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang euthanasia baik aktif maupun pasif, sehingga dalam proses penyelesaian kasus euthanasia yang terjadi di Indonesia pun menemui kesulitan. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai euthanasia secara aktif maupun pasif bagi orang yang sudah dalam keadaan sakit parah dan kecil kemungkinannya untuk sembuh.
URI
http://hdl.handle.net/123456789/452
Collections
  • Final Project (Law)

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV