PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING (ALIH DAYA) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Abstract
Iklim persaingan usaha yang timbul pada proses globalisasi sekarang ini
mendorong perusahaan untuk terus menerus bersaing meningkatkan kualitas dengan
tetap terus melakukan efisiensi biaya produksi. Hal ini mendorong terus berkembangnya
sistem outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat
pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di
perusahaan yang bersangkutan.
Sistem outsourcing di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur tentang
dasar diperbolehkannya perusahaaan menggunakan jasa tenaga kerja outsourcing
sampai dengan hak-hak, kewajiban para tenaga kerja baik tenaga kerja outsourcing
maupun tenaga kerja pada umumnya. Namun pada kenyataannya hak-hak yang diterima
oleh para tenaga kerja outsourcing tidaklah sama dengan hak-hak yang diterima oleh
tenaga kerja pada umumnya.
Penulisan tesis ini betujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja
outsourcing dan mengetahui hak-hak tenaga kerja outsourcing dalam sistem pengalihan
sebagaimana diatur dalam UU Tenaga Kerja. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah
statute approach dan conseptual approach. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari
bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder
yang melengkapi bahan hukum primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa
perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing sebagaimana yang diatur dalam
pasal 65 UU Tenaga Kerja belum cukup memadai dan peralihan tenaga kerja
outsourcing sebagaimana tertuang dalam pasal 65 ayat (9) UU Tenaga Kerja dapat
dikatakan memberatkan pihak tenaga kerja outsourcing.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA BAGI TKI DI LUAR NEGERI YANG DI-PHK
MEILISA, HILDEGARDIS ROSARIO (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-13)TKI pada dasarnya bekerja di luar negeri karena meningkatnya sumber daya manusia dalam negeri namun sedikitnya lapangan pekerjaan, juga bagi TKI upah di luar negeri jauh lebih besar dari upah dalam negeri. TKI yang telah ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. R DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
SURYADI, FAJAR (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-25)Pada dasarnya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk ... -
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA DAN PENGGUNA JASA PERSEORANGADI LUAR NEGERI
MEILISA, HILDEGARDIS ROSARIO (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-06-13)One growing of sector today is trade in services through foreign labor demand. Foreign workers in a country to help fill labor shortages due to demographic growth in that country. Indonesian overseas workers distributed ...