| dc.description.abstract | Dalam kegiatan operasional perbankan, suatu agunan kredit yang menjadi
objek jaminan fidusia sangat mungkin disalahgunakan oleh pemiliknya atau pihak
ketiga untuk melakukan tindak pidana. Bila hal tersebut terjadi dan pengadilan
pidana memutuskan untuk merampas untuk negara terhadap agunan kredit
tersebut, maka bank sebagai penerima fidusia akan sangat dirugikan, sebagaimana
yang terjadi di BPR MMU.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tampak adanya konflik sistem
hukum yaitu antara hukum pidana yang mengatur tentang perampasan barang
yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dengan hukum fidusia yang
memberikan perlindungan hukum dan jaminan bagi penerima fidusia untuk dapat
dengan mudah mengeksekusi suatu agunan kredit untuk melunasi hutang debitor
bila debitor wanprestasi.
Penelitian ini diarahkan untuk meneliti sumber-sumber hukum terkait dan
asas-asas hukum yang melandasi munculnya aturan hukum tersebut. Dari hasil
penelitian, tampak bahwa pertimbangan yang melandasi putusan perampasan
untuk negara adalah agar barang yang dirampas tidak mungkin lagi dipergunakan
oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari. Pada sisi lain,
agunan kredit merupakan bagian penting bagi sebuah bank untuk memastikan
kelancaran kredit yang disalurkan. Kelancaran kredit tersebut perlu dijaga, karena
mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank dan tingkat kesehatan bank
merupakan prasyarat untuk tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan
berkembangnya usaha perbankan yang mengelola dana masyarakat.
vi
Dengan mengetahui adanya dua kepentingan umum yang berbeda, yang
mendasari munculnya aturan hukum pidana dan aturan hukum fidusia, penulis
berusaha menjawab permasalahan yang ada dengan mensinergikan dan
memberikan usulan yang dapat mengatasi masalah yang ada dan mencegah
munculnya masalah sejenis di kemudian hari. | en_US |
