Hukum Perlindungan Konsumen yang Berfungsi sebagai Penyeimbang Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Melindungi Kepentingan Bersama

Abstract

Posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha sebelum diundangkannya UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen sangat memprihatinkan. Masyarakat sebagai konsumen memiliki pengetahuan hukum yang minim tidak dapat berbuat banyak ketika mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa dari pelaku usaha. Adanya perjanjian baku yang disepakati kedua belah pihak menjadi senjata pelaku usaha untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya. Masyarakat yang sadar telah dirugikanpun acap kali mengurungkan niat untuk menggugat dimuka pengadilan mengingat proses pengadilan yang lama dan relative mahal. Adanya UU No. 8/1999 memberikan pembagian yang jelas terhadap tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha, serta memantapkan hak–hak dari konsumen yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha.UU No.8/1999 bertujuan untuk menyeimbangkan posisi tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada khususnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa UU No.8/1999 telah memberikan aturan yang menjamin konsumen memperoleh hak–haknya, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak–hak tersebut karena kurangnya edukasi masyarakat mengenai undang–undang terkait.