DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK, lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU Kepolisian. Dalam pasal 11 UU KPK mengatur tentang ketentuan-ketentuan perkara korupsi yang dapat ditangani oleh KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sedangkan polisi dan jaksa tetap memiliki dualisme kewenangan penyidikan. Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah lembaga manakah yang lebih tepat dalam menangani tindak pidana korupsi antara pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Hal tersebut di bahas dalam penelitian ini karena dualisme kewenangan penyidikan tersebut seringkali menimbulkan persaingan tidak sehat antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan konsep (Conseptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), dan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang berwenang dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi selain pihak KPK adalah pihak Kejaksaan.