dc.contributor.author | Daniela, Diana E | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T02:56:47Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T02:56:47Z | |
dc.date.issued | 2016-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/875 | |
dc.description.abstract | Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang
menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK,
lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian berdasarkan
Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU Kepolisian. Dalam pasal 11 UU KPK mengatur tentang
ketentuan-ketentuan perkara korupsi yang dapat ditangani oleh KPK untuk melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi sedangkan polisi dan jaksa tetap memiliki dualisme
kewenangan penyidikan.
Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah lembaga manakah yang lebih tepat
dalam menangani tindak pidana korupsi antara pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Hal tersebut di
bahas dalam penelitian ini karena dualisme kewenangan penyidikan tersebut seringkali
menimbulkan persaingan tidak sehat antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan
konsep (Conseptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), dan untuk menjawab
permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang berwenang dalam
menangani penyidikan tindak pidana korupsi selain pihak KPK adalah pihak Kejaksaan. | en_US |
dc.language.iso | ina | en_US |
dc.publisher | Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law | en_US |
dc.subject | Penyidikan | en_US |
dc.subject | Dualisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | en_US |
dc.subject | Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia | en_US |
dc.title | DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |