ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 260 K/Pdt.SusPHI/2014 DIKAJI DARI ASPEK PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PT. SCTV YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA
Abstract
Dewasa ini, persaingan usaha di Indonesia semakin ketat yang ditandai dengan
munculnya banyak perusahaan-perusahaan baru. Era Globalisasi menuntut banyak
perusahaan agar meningkatkan kinerja melalui pengolahan organisasi yang efektif
dan efisien. Tuntutan bagi perusahaan yang ada membuat mereka harus terfokus
hanya pada penanganan pekerja yang berada pada bisnis inti atau core business.
Sedangkan untuk pekerja penunjang diserahkan kepada pihak lain. Proses inilah yang
dinamakan outsourcing.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal
64 – 66 mengatur tentang outsourcing. Dalam kenyataannya banyak praktek-praktek
outsorcing yang merugikan tenaga kerja. Salah satu kasus outsourcing yang diangkat
dalam penelitian ini adalah kasus pemutusan hubungan kerja karyawan Surya Citra
Televisi (SCTV). Perjanjian kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam yang
menentukan status suatu karyawan. Penulisan tesis ini mengkaji apakah mekanisme
perubahan status karyawan PT. SCTV yang semula karyawan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu dapat diubah statusnya menjadi karyawan outsourcing.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip perlindungan hukum bagi tenaga
kerja tetap PT. SCTV yang terikat perjanjian kerja menurut UU Ketenagakerjaan dan
Permenakertrans No. 19 tahun 2012 terkait peralihan status menjadi tenaga kerja
outsourcing. Penelitian ini juga bertujuan mendalami Putusan Mahkamah Agung NO.
260 K/Pdt.Sus-PHI/2014. Penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian yuridis
normatif yaitu cara pengkajian dengan studi kepustakaan atau penelusuran pustaka
(law in book) terhadap obyek penelitian berupa hukum yang bersifat norma (law in
book) melalui studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum
primer yang terdiri dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang
melengkapi bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian,
disimpulkan bahwa Tidak dibenarkan bahwa karyawan yang sudah bekerja selamat 9
– 20 tahun dan sudah mendapatkan surat pengangkatan tiba-tiba dijadikan karyawan
tidak tetap ataupun outsourcing serta keluarnya Permenakertrans No. 19 tahun 2012
yang dipakai dalam untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor. 260
K/Pdt.Sus-PHI/2014 merupakan hal yag berlaku surut, oleh karena itu putusan
Mahkamah Agung ini tidak dapat dibenarkan.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. R DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
SURYADI, FAJAR (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-25)Pada dasarnya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk ... -
Pengaruh Kepuasan Kerja dan Keterlibatan Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan Rumah Sakit Kristen Mojowarno
Nathania, Levina; Pali, Marthen; Suprapto, Maria Helena (Pelita Harapan University - Surabaya, 2013-12-01)Motivasi kerja adalah salah satu hal yang menjadi penentu keberhasilan individu dalam suatu pekerjaan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja ... -
HUBUNGAN ETOS KERJA DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KETERIKATAN KERJA KARYAWAN GEREJA X WILAYAH SURABAYA
WINOTO, ELYSIA JOHANNA (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Psychology - Department Of Psychology, 2018-08-03)In any workplace, a employee must work properly and in accordance with the rules, including working in a church organization. In working in a church organization, employees not only work for jobdesk, but also a service ...