ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 102/PK/PDT/2010 ATAS KASUS HARTA BAWAAN DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN KAWIN

Abstract

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Terutama yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin. Pasal 29 tersebut mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Perjanjian kawin juga sering menimbulkan beberapa masalah atau peristiwa hukum. Oleh karena itu, kasus perceraian antara Filemon dan Maha Artha yang diangkat pada tesis ini merupakan salah satu peristiwa hukum yang timbul akibat adanya perjanjian kawin yang telah dibuat pada tanggal 2 Februari 2001 yang berisi pisah harta, percampuran harta, dan lain sebagainya. Peristiwa hukum yang terjadi dianggap merugikan dari pihak Maha Artha. Hal tersebut dikarenakan Maha Artha merasa di tipu daya dan dirayu oleh Filemon untuk memproses jual-beli rumah beserta Akta jual beli menjadi atas nama Filemon. Setelah ada gugatan cerai, Maha Artha baru mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan rumah baru adalah milik Filemon, selanjutnya Maha Artha menggugat Filemon dengan dalil Perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan penggelapan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normative melalui studi kapustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum yang kuat bagi Hakim yang mengadili perkara gugatan tersebut dan memenangkan Maha Artha, sehingga perbuatan Filemon merupakan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan penggelapan.