ANALISA TENTANG GUGATAN PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN DI PTUN JAKARTA

Abstract

Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan eksistensinya. Kebutuhan manusia akan seks dan regenerasi telah dilembagakan dalam lembaga perkawinan oleh masyarakat di mana segala sesuatu terbingkai oleh norma, baik itu oleh norma adat, norma agama dan norma hukum. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan yakni dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dicatatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu UU Perkawinan di Indonesia mengenal adanya pembatalan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Penelitian ini mengangkat kasus pembatalan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar (WNI) dan Ludwig (WNI), yang ternyata pembatalan akta perkawinan yang diajukan oleh Ludwig ke PTUN ditolak. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai keabsahan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig serta gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Jessica dan Ludwig adalah sah karena akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan Catatan Sipil oleh PTUN dianggap tetap sah dan pembatalan perkawinan antara Jessica dan Ludwig merujuk kepada Pasal 38 UU Perkawinan.