KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)

Abstract

Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan atas dasar ketentuan Undang-udang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan oleh penulis terkait legal standing permohonan pailit terhadap debitur yang merupakan Perusahaan Efek, 2 (dua) diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung No.340 K/Pdt.Sus/2010 dan putusan Mahkamah Agung No.852 K/Pdt.Sus/2010. Kepailitan perusahaan efek dapat terjadi jika telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Apakah sudah benar dan tepat Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan kepailitan PT.Andalan Artha Advisido Sekuritas?” Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deduktif yaitu berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teoriteori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan jawaban yang sahih atau valid.