ANALISIS YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEBIJAKAN TARIF ANTARA TAKSI KONVENSIONAL DAN TAKSI BERBASIS APLIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya globalisasi yang membawa dampak terhadap dunia bisnis. Dalam era globalisasi ini pelaku bisnis dituntut untuk terus berusaha semampunya agar dapat survive. Salah satu cara untuk bertahan yakni pelaku usaha dituntut untuk menemukan cara yang di anggap efektif dan efisien dalam memperluas jaringan usaha. Dahulu kala pelaku bisnis membangun bisnisnya secara konvensional atau kebiasaan dengan metode-metode yang ada, namun seiring perkembangan tersebut lahirlah sistem-sistem bisnis yang jauh lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah Taksi berbasis aplikasi. Di Indonesia, Taksi berbasis aplikasi sangat popular dan diminati oleh banyak masyarakat terutama dalam operasional transport mereka untuk bepergian. Dari perkembangan teknologi yang di selaraskan dengan pengangkutan umum di Indonesia, Uber Taksi adalah salah satunya. Sebelumnya sudah ada Taksi Konvensional yaitu Blue Bird Taksi tetapi kehadiran inovasi dalam dunia bisnis pengangkutan yaitu Uber Taksi membuat Blue Bird merasa adanya persaingan usaha tidak sehat dalam penentuan tariff, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan UU No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adala tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode deduksi yaitu metode berpikir yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang siperoleh dari peraturan perundangundangan dan kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang dikemukakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulannya adalah dalam menentukan tarif taksi konvensional maupun taksi berbasis aplikasi harus disama ratakan dan diharapkan para pelaku bisnis dalam pengangkutan tetap tunduk pada UU No. 5 / 1999 untuk mencapai persaingan yang sehat.