PPATK SEBAGAI LEMBAGA MONITORING “DIRTY MONEY” DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abstract

Masyarakat Indonesia saat ini cukup tersita perhatiannya dengan pemberitaan media massa berkenaan dengan “rekening gendut” pejabat pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum dan lainnya yang dinilai menyimpang dengan profil penghasilanya. Tidak hanya itu “rekening gendut” milik pejabat pemerintah yang merupakan “dirty money” yakni hasil korupsi yang dicuci ( laundry ) agar tidak ketahuan asal usul uang kotor tersebut, juga merupakan modus dari TPPU, pendekatan follow the money dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh PJK sebagai pelapor, PPATK untuk melakukan analisis dan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan serta pihak-pihak lainnya. Adanya laporan money laundry ini menunjukkan bahwa ada rezim anti korupsi yang artinya bahwa tindakan ini dapat diterima oleh khalayak ramai. Dengan upaya melacak harta kekayaan yang berasal dari suatu tindakan pidana yang kemudian direkonstruksikan kembali dari mana harta kekayaan itu dan tindakan pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Oleh karenanya dapat digambarkan bagaimana penegakan hukum atas Laporan Hasil Analisis ( LHA ) PPATK oleh Lembaga Penegak Hukum, serta hambatan – hambatan yang dihadapi dan pada akhirnya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta mengefekaktifkan kembali upaya penegakan hukum dan penegakan keadilan.